Ngawi,indonesia-jaya.com-Jawa Timur – Kebijakan pemerintah terkait penerapan penuh aturan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2025 menuai gelombang protes dari kalangan sopir truk, khususnya di wilayah Jawa Timur. Aksi mogok kerja yang diinisiasi oleh Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) berlangsung pada Kamis, 19 Juni 2025, di kawasan Timbangan Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.
Para sopir menyuarakan tuntutan terhadap berbagai permasalahan yang menurut mereka belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dalam aksinya, mereka meminta pemerintah menghentikan razia ODOL secara sepihak, merevisi regulasi tarif angkutan logistik, serta meninjau ulang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No. 22 Tahun 2009.
“Stop razia ODOL, revisi regulasi tarif, berikan perlindungan hukum, berantas pungli dan premanisme, serta wujudkan kesejahteraan bagi sopir truk,” ujar Suparlan, salah satu pengelola armada logistik di Kabupaten Ngawi.
Menurut Suparlan, kebijakan ODOL yang diterapkan secara tiba-tiba dianggap tidak memperhatikan kondisi riil di lapangan. Para sopir merasa dipaksa untuk tunduk pada aturan tanpa adanya solusi transisi yang memadai, padahal industri dan pasar belum sepenuhnya siap beradaptasi.
“GSJT menilai kebijakan ini terlalu terburu-buru dan cenderung mengabaikan suara para pelaku distribusi logistik di lapangan. Kami mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog dan evaluasi bersama sebelum implementasi ODOL dilanjutkan secara penuh,” tambahnya.
Aksi yang berlangsung damai ini diikuti oleh puluhan sopir dari berbagai daerah di Jawa Timur. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah bijak dan inklusif dalam mencari solusi terbaik agar kebijakan keselamatan dan efisiensi logistik tetap dapat berjalan, tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan para sopir.(Lina)
