Rapat Koordinasi Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Madiun Tahun 2025 Dorong Penguatan Kapasitas dan Ketahanan Pangan Daerah
Madiun , indonesia-jaya.com— Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menggelar Rapat Koordinasi Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Madiun sebagai bagian dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa untuk Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh koordinator penyuluh pertanian, PPL, serta pejabat struktural dari Bidang SDM dan Kelembagaan.Di Srititi Katering Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Selasa (25/11/2025)
Acara diawali dengan pembukaan resmi, pembacaan doa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kehadiran para penyuluh dari seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Madiun diharapkan menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antarwilayah.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Ir. Soedjiono, MT, menegaskan pentingnya kolaborasi antara penyuluh pertanian dan pemerintah daerah. “Penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Semangat, komunikasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menyukseskan kinerja pertanian kita,” ujarnya.
Beliau juga mengenang pengalaman masa tugasnya saat membimbing transmigran di kawasan Natuna Utara pada tahun 1991–1992 serta pendampingan usaha pertanian di daerah hutan pada periode 2003 di bawah Kementerian Transmigrasi. Pengalaman tersebut menjadi inspirasi dalam membina para penyuluh muda di Kabupaten Madiun.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Ir. Soedjiono, MT menekankan bahwa peningkatan kinerja penyuluh menjadi momen penting dalam mewujudkan berbagai program ketahanan pangan nasional. “Penyuluh harus berada dalam satu frekuensi, satu tim, satu persepsi agar langkah menuju ketahanan pangan semakin kuat, sesuai arahan Presiden dan Menteri Pertanian,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar penyuluh senantiasa meningkatkan kapasitas, kepekaan, dan kemampuan komunikasi dalam mendampingi petani. “Manfaatkan BPP sebagai tempat audiensi dan belajar. Berikan ilmu pertanian sebaik-baiknya kepada masyarakat. Penyuluh bukan hanya memberi arahan teknis, tetapi juga motivasi untuk mencapai tujuan bersama,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Bersama kasi dan koordinator penyuluh pertanian, PPL, serta pejabat struktural dari Bidang SDM dan Kelembagaan
Sesi diskusi berjalan hangat, diikuti tanya jawab, pembahasan regulasi, serta penyampaian informasi mengenai prosedur BOP (Biaya Operasional Penyuluh), monev, dan penyesuaian jadwal anggaran. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi penyuluh pertanian di Kabupaten Madiun.
Selanjutnya Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melalui Bidang Kelembagaan dan SDM tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung peningkatan kualitas kelembagaan penyuluh serta kelompok tani menjelang tahun anggaran 2025–2026.
Hal ini disampaikan oleh Kabid SDM dan Kelembagaan, Sepi Imam Rofei, SPt., M.Agr., dalam sesi pemaparan pada kegiatan koordinasi penyuluh pertanian di Madiun.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan kelas Balai Penyuluh Pertanian (BPP) berdasarkan indikator kelembagaan. Tercatat terdapat 290 kelompok yang harus memenuhi indikator peningkatan kelas, dengan target minimal 15 BPP naik kelas pada tahun 2025.
Beberapa kelompok pemula juga didorong agar dapat meningkat ke level madya.
“Masih ada kelompok yang sudah lima tahun menunggu SK Bupati. Tahun 2026, SK kelembagaan akan disesuaikan dengan kondisi komunitas, baik yang aktif maupun tidak aktif,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya identifikasi komoditas unggulan—mulai dari padi, ternak, hingga kakao—untuk memastikan penilaian kelas kelompok tidak hanya terjebak pada tanaman pangan, tetapi mencakup keseluruhan potensi pertanian.
Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan bahwa proses pengajuan dan pencairan BOP wajib memperhatikan aturan baru terkait batas waktu transaksi APBD pada Desember serta sinkronisasi data monev.
Pengajuan pada November masih memungkinkan selama memenuhi regulasi.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dikabarkan akan memberikan tambahan dukungan berupa fasilitas listrik dan air untuk BPP pada tahun 2026, sesuai Inpres terbaru.
Pemkab Madiun juga mulai menyiapkan pembahasan APBD yang sudah dipastikan naik untuk mendukung sektor pertanian.
Rencana pembentukan Koperasi BPP kembali ditekankan agar penyuluh memiliki wadah yang lebih solid dalam mendukung kegiatan pemberdayaan petani.
Para penyuluh juga diminta menjaga kekompakan jelang akhir tahun serta tetap fokus pada pelayanan masyarakat.
“Komunikasi yang baik, sinergi, dan kerja sama harmonis antara penyuluh, SKPD, dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan pertanian. Semoga kegiatan ini memberikan inspirasi, motivasi, dan manfaat bagi seluruh peserta,” tutup pihak dinas dalam sambutannya.(Lina/Adv)
